• info@girisukadana.co.id
  • (0273) 324044

Detail Layanan

Kredit Kepada PNS, CPNS, PPPK, KPU, POLRI dan TNI

Dalam Surat Edaran ini, yang dimaksud dengan:

  1. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
  2. Calon Pegawai Negeri Sipil (disingkat CPNS) adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan SK CPNS yang telah ditentukan dengan berpedoman pada Undang-Undang yang berlaku di Indonesia;
  3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat PPPK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
  4. KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten
  5. Kredit kepada Pegawai Negeri Sipil adalah kredit yang diberikan kepada PNS untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, investasi, atau kebutuhan konsumtif dengan angsuran melalui pemotongan penghasilan yang di dalamnya termasuk gaji dan tunjangan lainnya yang sah sesuai ketentuan yang diterima rutin setiap bulan;
  6. Kredit kepada Calon Pegawai Negeri Sipil adalah kredit yang diberikan kepada CPNS untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, investasi, atau kebutuhan konsumtif dengan angsuran melalui pemotongan penghasilan yang didalamnya termasuk gaji dan tunjangan lainnya yang sah yang diterima rutin setiap bulan;
  7. Kredit kepada PPPK adalah kredit yang diberikan kepada PPPK untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, investasi, atau kebutuhan konsumtif dengan angsuran melalui pemotongan penghasilan yang di dalamnya termasuk gaji dan tunjangan lainnya yang sah yang diterima rutin setiap bulan;
  8. Kredit kepada KPU adalah kredit yang diberikan kepada anggota KPU untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, investasi, atau kebutuhan konsumtif dengan angsuran melalui pemotongan penghasilan yang di dalamnya termasuk gaji dan tunjangan lainnya yang sah yang diterima rutin setiap bulan;
  9. Kredit kepada Pegawai Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) adalah kredit yang diberikan kepada anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, investasi, atau kebutuhan konsumtif dengan angsuran melalui pemotongan penghasilan yang didalamnya termasuk gaji dan tunjangan lainnya yang sah yang diterima rutin setiap bulan;
  10. Kredit kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah kredit yang diberikan kepada anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, investasi, atau kebutuhan konsumtif dengan angsuran melalui pemotongan penghasilan yang di dalamnya termasuk gaji dan tunjangan lainnya yang sah yang diterima rutin setiap bulan;
  11. Masa pensiun mengacu pada Undang Undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/43/M.PAN-RB/01/2014, tanggal 3 Januari 2014, tentang tindak lanjut Undang-undang Aparatur Sipil Negara yaitu :
        * Masa pensiun pejabat administrasi adalah 58 (lima puluh delapan) tahun;
        * Masa pensiun pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional adalah 60 (enam puluh) tahun.

Persyaratan
Persyaratan umum:

  • Warga Negara Indonesia (WNI);
  • Kantor/Intansi tempat bekerja di wilayah Kabupaten Wonogiri dan/atau wilayah Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri;
  • Avalis untuk debitur yang berstatus janda/duda/proses cerai/belum kawin dapat dilakukan oleh:
    Pemilik agunan apabila agunan milik orang lain;
    *Anak kandung yang sudah cakap hukum;
    *Orang tua kandung;
    *Saudara kandung;
    *Pejabat setingkat di atasnya.
  • Mengisi dan menandatangani permohonan kredit;

Permohonan kredit diajukan secara tertulis kepada BPR dan wajib memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan meliputi:
* Fotokopi E-KTP dan Kartu Keluarga debitur, suami/isteri, avalis, pemilik agunan yang sah dan masih berlaku;
* Fotkopi buku nikah, akta cerai, surat kematian atau dokumen lainnya sebagai bukti atas status perkawinan debitur/calon debitur;
* Melampirkan fotokopi SK yang akan digunakan untuk agunan kredit.

Persyaratan Khusus;

    • Perjanjian kerja sama antara Intansi/Dinas tempat debitur/calon debitur bekerja dengan BPR;
    • Menyerahkan daftar penerimaan gaji bulan terakhir;
    • Menyerahkan surat kuasa pemotongan penghasilan bermaterai cukup yang telah di tandatangani dan diketahui oleh Kepala Kantor/Intansi atau pejabat atasan langsung;
    • Apabila dipandang perlu menyerahkan surat keterangan di atas kop surat dari atasan debitur/calon debitur yang menerangkan bahwa debitur/calon debitur tidak sedang dalam mengalami masalah administrasi di instansi tempatnya bekerja;
  • Wajib mengikuti asuransi/penjaminan kredit minimal mengcover Jiwa dan pada Perusahaan Asuransi/ penjaminan  dan apabila dipandang perlu dapat diikutkan Asuransi PHK dan/atau wanprestasi pada perusahaan asuransi/penjaminan yang telah bekerjasama dengan BPR;

Plafond dan Agunan
PNS,CPNS, KPU, POLRI dan TNI

    • Plafond kredit sampai dengan Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa agunan dan hanya melampirkan fotokopi Surat Keputusan (SK) terakhir;
    • Plafond kredit di atas Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) salah satu dokumen kepegawaian ASLI terkait dengan status pekerjaan/jabatan, antara lain berupa SK asli, Karpeg asli, Taspen asli, ASABRI asli atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu;
    • Plafond kredit di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) semua dokumen kepegawaian asli terkait dengan status pekerjaan/jabatan, yaitu berupa SK Asli, Karpeg asli, Taspen Asli, ASABRI asli dan dokumen lain yang dipersamakan dengan itu;
    • Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3) tidak ada salah satu atau lebih, maka bisa diganti dengan agunan tambahan;
    • Jenis agunan tambahan dan penilaian agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPR;
    • Pengikatan agunan tambahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPR;
    • Apabila dipandang perlu dalam hasil analisis dan hasil survey yang di lakukan oleh pihak BPR dengan mempertimbangkan faktor risiko, maka BPR berhak meminta agunan tambahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

  • Plafond kredit sampai dengan Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) agunan berupa Surat Keputusan (SK) asli;
  • Plafond kredit di atas Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) agunan berupa Surat Keputusan (SK) asli dan diwajibkan menyerahkan agunan;
  • Jenis agunan dan penilaian agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPR;
  • Pengikatan agunan tambahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPR;
  • Nilai agunan tambahan minimal bisa mengcover sisa plafond tanpa agunan;
  • Apabila dipandang perlu berdasarkan hasil analisis dan hasil survey yang di lakukan oleh pihak BPR dengan mempertimbangkan faktor risiko, maka BPR berhak meminta agunan tambahan.

Suku Bunga

Tingkat suku bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPR.

Batas Maksimal Pemberian Kredit

  • Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sebagaimana ketentuan yang berlaku di BPR;
  • Maksimal angsuran sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah penerimaan penghasilan yang di dalamnya termasuk gaji dan tunjangan lainnya yang sah yang diterima rutin setiap bulan setelah dikurangi kewajiban atau potongan lain yang sah bagi PNS, CPNS, PPPK, POLRI dan TNI yang suami/isteri tidak memiliki penghasilan tetap;
  • Maksimal angsuran sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah penerimaan penghasilan yang di dalamnya termasuk gaji dan tunjangan lainnya yang sah yang diterima rutin setiap bulan setelah dikurangi kewajiban atau potongan lain yang sah bagi PNS, CPNS, PPPK, POLRI dan TNI yang suami/isteri yang memiliki penghasilan tetap (gaji), dibuktikan dengan melampirkan slip gaji suami/isteri bulan terakhir.

Jangka Waktu Kredit
PNS, CPNS, POLRI dan TNI

      Jangka waktu kredit maksimal 180 (seratus delapan puluh) bulan, atau sampai dengan sisa masa kerja dikurangi 1 (satu) bulan sebelum usia pensiun.

  1. PPPK

Jangka waktu maksimal kredit adalah 48 (empat puluh delapan) bulan/4 (empat) tahun.

Ketentuan Biaya

Ketentuan biaya yang timbul diatur sebagai berikut:

  1. Biaya Provisi sebesar 1% (satu persen) dari plafond kredit;
  2. Biaya Administrasi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari plafond kredit;
  • Biaya Asuransi Jiwa Kredit sesuai dengan tarif/ketentuan dari perusahaan asuransi/penjaminan yang telah bekerja sama dengan BPR, dibayar pada saat realisasi kredit;
  1. Apabila dipandang perlu dapat ditambahkan biaya asuransi PHK dan/atau Wanprestasi sesuai dengan tarif/ketentuan dari perusahaan asuransi/ penjaminan kredit, yang telah bekerja sama dengan BPR, dibayar pada saat realisasi kredit;
  2. Biaya pengecekan dan pengikatan agunan dibayar pada saat realisasi kredit sesuai dengan tarif/ketentuan dari notaris yang berlaku;
  3. Biaya meterai dan biaya lainnya yang ditimbulkan karena adanya perjanjian dan realisasi kredit.

Tabungan

Sebagai upaya agar debitur mempunyai semangat menabung maka pada saat realisasi diwajibkan menabung minimal sebesar 1% (Satu persen) dari plafond kredit, dibayar saat realisasi atau dipotongkan dari realisasi kredit.

 

 

ANGGOTA LEGISLATIF

Ketentuan Umum

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan:

  • Anggota Legislatif adalah semua anggota DPRD Kabupaten Wonogiri meliputi Ketua DPRD, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota DPRD;
  • Surat Kuasa potong gaji adalah surat kuasa yang diberikan kepada bendahara/juru bayar atau pihak lain, untuk memotongkan gaji guna angsuran pinjaman atau setoran tabungan.
     
  • Persyaratan
  • Permohonan kredit diajukan secara tertulis kepada BPR dan telah mendapatkan rekomendasi dari pejabat di atasnya, yaitu:
    1. Ketua DPRD direkomendasi oleh pejabat DPRD yang memiliki eselon yang sama;
    2. Anggota DPRD direkomendasi oleh Ketua DPRD.
  • Permohonan kredit wajib memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan meliputi:
      1. Fotokopi E-KTP dan Kartu Keluarga debitur/calon debitur;
      2. Fotokopi buku nikah, akta cerai, surat kematian atau dokumen lainnya;
  • Pada saat proses permohonan kredit dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  • Persetujuan dari suami/isteri bagi yang sudah berkeluarga;
  • Avalis untuk debitur yang berstatus janda/duda/proses cerai/belum kawin dapat dilakukan oleh:
    1. Pemilik agunan apabila agunan milik orang lain;
    2. Anak kandung yang sudah cakap hukum;
    3. Orang tua kandung;
    4. Saudara kandung;
    5. Pejabat setingkat di atasnya.

2. Persyaratan khusus

  • Menyerahkan rincian penerimaan gaji;
  • Menyerahkan Surat Kuasa potong gaji bermaterai;
  • Wajib mengikuti minimal asuransi jiwa dan apabila dipandang perlu diikutkan asuransi jiwa;
  • Syarat lainnya yang lazim dalam proses kredit yang dianggap perlu.Plafond dan Agunan
  • Plafond kredit sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa agunan dan hanya melampirkan fotokopi Surat Keputusan (SK) terakhir;
  • Kredit di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) agunan berupa Surat Keputusan (SK) asli;
  • Plafond kredit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) wajib menyerahkan agunan tambahan;
  • Jenis agunan tambahan dan penilaian agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPR;
  • Pengikatan agunan tambahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPR;
  • Apabila dipandang perlu berdasarkan hasil analisis dan hasil survey yang di lakukan oleh pihak BPR dengan mempertimbangkan faktor risiko, maka BPR berhak meminta agunan tambahan.

Suku Bunga

Tingkat suku bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPR.

Penentuan Besarnya Plafond Kredit

  • Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sebagaimana ketentuan yang berlaku di BPR;
  • Maksimal angsuran sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan gaji/penghasilan bersih bagi anggota legislatif yang suami/ isteri tidak memiliki penghasilan tetap;
  • Maksimal angsuran sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah penerimaan gaji/penghasilan bersih bagi anggota legislatif yang suami/ isteri yang memiliki penghasilan tetap (gaji), dibuktikan dengan melampirkan slip gaji suami/isteri bulan terakhir.

Jangka Waktu Kredit

Jangka waktu kredit maksimal 60 (enam puluh) bulan/5 (lima) tahun, atau sampai dengan sisa masa kerja dikurangi 1 (satu) bulan sebelum masa kerja berakhir.

Biaya-Biaya

Ketentuan biaya yang timbul diatur sebagai berikut:

  • Biaya Provisi sebesar 1% (satu persen) dari plafond kredit;
  • Biaya Administrasi sebesar  0,5% (nol koma lima persen) dari plafond kredit;
  • Biaya Asuransi sesuai dengan tarif/ketentuan dari perusahaan asuransi/penjaminan yang telah bekerja sama dengan BPR, dibayar pada saat realisasi kredit;
  • Biaya pengecekan dan pengikatan agunan dibayar pada saat realisasi kredit sesuai dengan tarif/ketentuan dari Notaris yang berlaku;
  • Biaya meterai dan biaya lainnya yang ditimbulkan karena adanya perjanjian dan realisasi kredit.
  1. Tabungan

Sebagai upaya agar debitur mempunyai semangat menabung maka pada saat realisasi di wajibkan menabung di Tabungan Wajib minimal sebesar 1% (Satu persen) dari plafond dan dibayar saat realisasi atau dipotongkan dari realisasi kredit.

 

BUMN/BUMD, UPK, PERUSAHAAN/INSTANSI SWASTA

Persyaratan umum :

  • Warga Negara Indonesia (WNI), berdomisili di Kabupaten Wonogiri dan/atau wilayah Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri;
  • Kantor/Intansi tempat bekerja di wilayah Kabupeten Wonogiri dan/atau wilayah Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri;
  • Pada saat proses permohonan kredit dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  • Persetujuan dari suami/isteri bagi yang sudah berkeluarga;
  • Avalis untuk debitur yang berstatus janda/duda/proses cerai/belum kawin dapat dilakukan oleh:
    Pemilik agunan apabila agunan milik orang lain;
    Anak kandung yang sudah cakap hukum;
    Orang tua kandung;
    Saudara kandung;
    Pejabat setingkat di atasnya.
    Mengisi dan menandatangani permohonan kredit;

Permohonan kredit diajukan secara tertulis kepada BPR dan wajib memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan meliputi:

* Fotokopi E-KTP dan Kartu Keluarga debitur, suami/isteri, avalis, pemilik agunan yang sah dan masih berlaku;
* Fotokopi buku nikah, akta cerai, surat kematian atau dokumen lainnya sebagai bukti atas status perkawinan debitur/calon debitur;

Persyaratan Khusus

  • Syarat untuk Lembaga :
  1. Berbadan hukum;
  2. Telah berdiri lebih dari 3 (tiga) tahun;
  3. Memiliki struktur organisasi yang jelas;
  4. Membuat perjanjian kerja sama dengan BPR.
  • Syarat untuk debitur/calondebitur kredit :
  1. Menyerahkan rincian penerimaan gaji bulan terakhir;
  2. Menyerahkan surat kuasa potong gaji bermaterai cukup yang telah di tandatangani dan diketahui oleh Kantor/Intansi atau pejabat atasan langsung;
  1. Permohonan kredit dari kepala kantor/instansi direkomendasi oleh wakil kepala kantor/instansi atau pejabat setingkat di bawahnya;
  2. Apabila dipandang perlu menyerahkan surat keterangan di atas kop surat dari atasan calon debitur yang menerangkan bahwa debitur/calon debitur tidak sedang mengalami masalah administrasi di instansi tempatnya bekerja;
  3. Wajib mengikuti Asuransi Jiwa Kredit dan Asuransi PHK pada perusahaan asuransi/penjaminan yang telah bekerjasama dengan

Plafond dan Agunan

Pegawai BUMN/BUMD

  • Plafond kredit maksimal sampai dengan Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanpa agunan hanya melampirkan fotokopi Surat Keputusan/surat keterangan/dokumen kepegawaian terkait status pekerjaan/jabatan;
  • Plafond kredit di atas Rp.75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) salah satu dokumen kepegawaian asli terkait dengan status pekerjaan/ jabatan;
  • Plafond kredit di atas Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) diwajibkan menyerahkan agunan tambahan;
  • Jenis agunan tambahan dan penilaian agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPR;
  • Pengikatan agunan tambahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPR;
  • Nilai agunan tambahan minimal bisa mengcover sisa plafond tanpa agunan;
  • Apabila dipandang perlu berdasarkan hasil analisis dan hasil survey yang di lakukan oleh pihak BPR dengan mempertimbangkan faktor risiko, maka BPR berhak meminta agunan tambahan.

Pegawai Yayasan, Perusahaan Swasta, Pertokoan dan Instansi Swasta lainnya

  • Plafond kredit maksimal sampai dengan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) agunan berupa Surat Keputusan (SK) asli/Surat keterangan/dokumen kepegawaian terkait status pekerjaan/jabatan;
  • Plafond kredit di atas Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diwajibkan menyerahkan agunan tambahan;
  • Jenis agunan tambahan dan penilaian agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPR;
  • Pengikatan agunan tambahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPR;
  • Nilai agunan tambahan minimal bisa mengcover sisa plafond tanpa agunan;
  • Apabila dipandang perlu dalam hasil analisis dan hasil survey yang di lakukan oleh pihak BPR dengan mempertimbangkan faktor risiko, maka BPR berhak meminta agunan tambahan tanpa memandang plafond kredit.

Pegawai Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

  • Plafond kredit maksimal sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) agunan berupa Surat Keputusan (SK) asli/surat keterangan/dokumen kepegawaian terkait status pekerjaan/jabatan;
  • Plafond kredit di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diwajibkan menyerahkan agunan tambahan;
  • Jenis agunan tambahan dan penilaian agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPR;
  • Pengikatan agunan tambahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPR;
  • Nilai agunan tambahan minimal bisa mengcover sisa plafond tanpa agunan;
  • Apabila dipandang perlu berdasarkan hasil analisis dan hasil survey yang di lakukan oleh pihak BPR dengan mempertimbangkan faktor risiko, BPR berhak meminta agunan tambahan tanpa memandang plafond kredit.

Suku Bunga

Tingkat suku bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPR.

 

  1. Batas Maksimum Pemberian Kredit
  2. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sebagaimana ketentuan yang berlaku di BPR;
  3. Maksimal angsuran sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan gaji/penghasilan bersih bagi pegawai BUMN/BUMD, yayasan, perusahaan swasta, pertokoan, dan instansi swasta lainnya yang suami/isteri tidak memiliki penghasilan tetap;
  4. Maksimal angsuran sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah penerimaan gaji/penghasilan bersih bagi pegawai BUMN/BUMD, yayasan, perusahaan swasta, pertokoan, dan instansi swasta lainnya yang suami/isteri yang memiliki penghasilan tetap (gaji), dibuktikan dengan melampirkan slip gaji suami/isteri bulan terakhir.

 

Jangka Waktu Kredit

Maksimal jangka waktu kredit adalah 120 (seratus dua puluh) bulan/10 (sepuluh) tahun, atau maksimal sampai dengan sisa masa kerja dikurangi 1 (satu) bulan sebelum usia pensiun.

 

Ketentuan Biaya

Ketentuan biaya yang timbul diatur sebagai berikut:

  1. Biaya Provisi sebesar 1% (satu persen) dari plafond kredit;
  2. Biaya Administrasi sebesar  0,5% (nol koma lima persen) dari plafond kredit;
  3. Biaya Asuransi Jiwa Kredit dan Asuransi PHK sesuai dengan tarif/ketentuan dari perusahaan asuransi/penjaminan yang telah bekerja sama dengan PT. BPR BANK GIRI SUKA DANA WONOGIRI, dibayar pada saat realisasi kredit;
  4. Biaya pengecekan dan pengikatan agunan dibayar pada saat realisasi kredit sesuai dengan tarif/ketentuan dari Notaris yang berlaku;
  5. Biaya meterai dan biaya lainnya yang ditimbulkan karena adanya perjanjian dan realisasi kredit.

 

Tabungan

Sebagai upaya agar debitur mempunyai semangat menabung maka pada saat realisasi di wajibkan menabung minimal sebesar 1% (Satu persen) dari plafond dan dibayar saat realisasi atau dipotongkan dari realisasi kredit.

 

 

PENGURUS/ PEGAWAI BPR

Ketentuan Umum

Dalam Surat Edaran ini, yang dimaksud dengan:

  • Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu dengan sejumlah bunga yang ditetapkan/disepakati;
  • Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PT BPR BANK GIRI SUKA DANA WONOGIRI;
  • Direksi adalah Direksi PT BPR BANK GIRI SUKA DANA WONOGIRI;
  • Pegawai adalah Pegawai PT BPR BANK GIRI SUKA DANA WONOGIRI;
  • Pegawai tetap adalah status kepegawaian yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi;
  • Pejabat Eksekutif yaitu pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR, antara lain Pemimpin Kantor Operasional/Pemimpin Cabang, Kepada Bidang dan/atau pejabat lainnya yang setara;
  • Kuasa potong gaji adalah surat kuasa yang diberikan kepada Kasubbag SDM dan Sekretariat atau Kasi Pelayanan sebagai bendahara/juru bayar, untuk memotongkan gaji sebagai angsuran pinjaman dan/atau setoran tabungan.

Persyaratan
Persyaratan Umum Permohonan kredit diajukan secara tertulis yang telah mendapatkan rekomendasai dari pejabat di atasnya, yaitu:

  1. Ketua Dewan Pengawas direkomendasi oleh salah satu anggota Dewan Pengawas;
  2. Anggota Dewan Pengawas direkomendasi oleh ketua Dewan Komisaris;
  3. Direksi direkomendasi oleh salah satu Dewan Pengawas;
  4. Fasilitas kredit kepada pihak terkait wajib memperoleh persetujuan dari 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas BPR;
  5. SPI, Kepala Bidang, Pemimpin Cabang di rekomendasi oleh Direksi;
  6. Kepala Sub Bidang, Kepala Kantor Kas dan Staf Kantor Pusat direkomendasi oleh Kepala Bidang masing-masing;
  7. Kepala Seksi dan staf Kantor Cabang direkomendasi oleh Pemimpin Cabang.
  • Permohonan kredit wajib melampirkan persyaratan administrasi yang ditetapkan meliputi:
  1. Fotokopi E-KTP dan Kartu Keluarga debitur, suami/isteri, avalis, pemilik agunan yang sah dan masih berlaku;
  2. Fotokopi buku nikah, akta cerai, surat kematian atau dokumen lainnya sebagai bukti atas status perkawinan debitur/calon debitur;
  3. Melampirkan Fotokopi SK pengangkatan pegawai tetap dan Fotokopi SK terakhir.
  • Pada saat proses permohonan kredit dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  • Persetujuan dari suami/isteri bagi yang sudah berkeluarga;
  • Avalis untuk debitur yang berstatus janda/duda/proses cerai/belum kawin dapat dilakukan oleh :
    Pemilik agunan apabila agunan milik orang lain;
    Anak kandung yang sudah cakap hukum;
    Orang tua kandung;
    Saudara kandung;
    Pejabat setingkat di atasnya.

Persyaratan Khusus

    • Status kepegawaian sudah diangkat menjadi pegawai tetap;
    • Sanggup menyelesaikan/melunasi fasilitas pinjaman suami/isterinya apabila masih menggunakan fasilitas kredit keluarga yang angsurannya dipotong dari gaji pegawai yang bersangkutan;
    • Sanggup menyelesaikan/melunasi fasilitas pinjaman ke Bank lain yang mengunakan fasilitas pemotongan gaji kantor;
    • Menyerahkan surat kuasa potong gaji bermaterai cukup dari calon debitur/debitur ke bendahara/jurubayar yang diketahui oleh atasannya;
    • Wajib mengikuti asuransi Jiwa, PHK dan Wanprestasi pada perusahaan asuransi/penjaminan yang telah bekerja sama dengan BPR;
    • Pengajuan kredit baru dapat dilakukan apabila pinjaman sudah berjalan 30 % ( tiga puluh persen) dari jangka waktu pinjaman awal;
    • Melampirkan RAD (Rencana Alokasi Dana) dari realisasi pinjaman tersebut;
    • Syarat lainnya yang lazim dalam proses kredit yang dianggap perlu.

 

Plafond dan Agunan

  • Angsuran perbulan maksimal 75% (Tujuh puluh lima persen) dari penerimaan penghasilan setelah dikurangi potongan lainnya, sebagai dasar penentuan maksimal plafond;
  • Plafond kredit maksimal sampai dengan Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) agunan berupa Surat Keputusan (SK) asli/surat keterangan/dokumen    kepegawaian terkait status pekerjaan/jabatan;
  • Plafond kredit di atas Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) diwajibkan menyerahkan agunan tambahan;
  • Apabila di pandang perlu dalam hasil analisis yang di lakukan oleh pihak BPR dengan mempertimbangkan faktor risiko, maka BPR berhak meminta agunan tambahan.

Suku Bunga

Tingkat suku bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPR.

Batas Maksimum Pemberian Kredit

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sebagaimana ketentuan yang berlaku di BPR.

Jangka Waktu Kredit

Maksimal jangka waktu kredit adalah 120 (seratus dua puluh) bulan/10 (sepuluh) tahun, atau maksimal sisa masa kerja sampai dengan usia pensiun.

Ketentuan Biaya

  Ketentuan biaya yang timbul diatur sebagai berikut:

  1. Biaya Provisi sebesar 1% (satu persen) dari plafond kredit dibayar saat realisasi kredit atau dipotong dari realisasi kredit;
  2. Biaya Administrasi sebesar 0% (nol persen);
  3. Biaya Asuransi/penjaminan sesuai dengan tarif yang berlaku di asuransi/penjaminan kredit, dibayar pada saat realisasi kredit;
  4. Biaya meterai dan biaya lainnya yang ditimbulkan akibat adanya perjanjian dan realisasi kredit.

 Ketentuan Lain

  • Bagi Pegawai yang mengundurkan diri sebelum masa pensiun atau resign dari status kepegawaian, maka wajib untuk melunasi seluruh sisa kredit karyawan sebelum Surat Keputusan diterbitkan;
  • Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat diperhitungkan dengan hak-hak yang diterima oleh pegawai yang bersangkutan dan akan dihitung oleh Bidang Umum sesuai dengan ketentuan.

LAIN LAIN

  • Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, mengacu pada Peraturan Direksi Nomor: 01/SK.Dir/BPR.GSd/I/2020 Tentang Pedoman Kebijakan Perkreditan PT BPR BANK GIRI SUKA DANA WONOGIRI;
  • Apabila terdapat perlakuan yang menyimpang dari ketentuan dalam Surat Edaran ini, wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Direksi;
  • Surat Edaran berlaku mulai tanggal 2 Maret 2020 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Surat Edaran ini;

Detail Layanan

  • Nama Layanan:
    Kredit Pegawai
  • Perusahaan:
    PT BPR BANK GIRI SUKA DANA WONOGIRI (Perseroda)
  • Deskripsi Singkat:
    Kredit Pegawai adalah Kredit Potong Gaji untuk PNS, PEGAWAI BUMD,Perusahaan, PPPK, DLL

Quick Contact

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type null

Filename: views/view_layanan_detail.php

Line Number: 78

Backtrace:

File: /home/girisuka/public_html/application/views/view_layanan_detail.php
Line: 78
Function: _error_handler

File: /home/girisuka/public_html/application/controllers/Layanan.php
Line: 56
Function: view

File: /home/girisuka/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type null

Filename: views/view_layanan_detail.php

Line Number: 78

Backtrace:

File: /home/girisuka/public_html/application/views/view_layanan_detail.php
Line: 78
Function: _error_handler

File: /home/girisuka/public_html/application/controllers/Layanan.php
Line: 56
Function: view

File: /home/girisuka/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to access array offset on value of type null

Filename: views/view_layanan_detail.php

Line Number: 78

Backtrace:

File: /home/girisuka/public_html/application/views/view_layanan_detail.php
Line: 78
Function: _error_handler

File: /home/girisuka/public_html/application/controllers/Layanan.php
Line: 56
Function: view

File: /home/girisuka/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

=

Recent Layanan

See all our works that we do for our clients

Pertanyaan anda belum terjawab? Hubungi kami...